Disiplin Saja Tidak Mampu, Gimana Mau Bersaing Secara Global?

Photo by Thao Le Hoang on Unsplash

Pernah lihat orang buang sampah dari jendela mobil?

Pernah lihat orang mengendarai motor sambil bermain handphone?

Pernah mengerem mendadak karena ada orang berkendara keluar dari gang tanpa hati-hati memotong langsung jalur kita?

Pernah hampir ditabrak orang yang menerobos traffic light?

Pernah merasa pelayanan publik di kecamatan ribet dan berbelit-belit?

Seumur Anda hidup, pasti paling tidak satu kali, pernah mengeluhkan kedisiplinan masyarakat Indonesia. Kesadaran masyarakat kita dalam berdisiplin memang membawa keputusasaan yang teramat dalam. Seperti tidak ada harapan lagi untuk bangsa Indonesia bisa maju kalau kualitas manusianya begini-begini saja. Disiplin bukan saja menunjukkan kemampuan untuk dapat menaati peraturan, tetapi juga menunjukkan karakter dan mental masyarakat.

Sedihnya lagi, bukan cuma masyarakat umum saja yang punya penyakit kurang disiplin. Penyelenggara negara seperti ASN dan PNS pun seringkali menunjukkan keteladanan yang sangat membuat kita muak. Ini baru bicara kedisiplinan saja, belum integritas, kejujuran, etos kerja, dan sebagainya yang masih perlu banyak perbaikan. Bagaimana bisa kita turun dalam persaingan global kalau untuk urusan menaati peraturan saja tidak mampu?

Beberapa contoh peristiwa di atas adalah sepucuk puncak gunung es di permukaan saja, dari masalah besar yang terjadi dibawahnya. Biasanya, keluhan-keluhan terhadap buruknya kedisiplinan akan muncul kalau Anda habis dilanggar di jalan raya, melihat orang buang sampah sembarangan seperti tidak ada dosa, hingga menyerobot antrian. Padahal tidak jarang juga, kita sendiri pun melanggar peraturan-peraturan umum atau peraturan lalu lintas.

Jujur saya termasuk orang yang benci dengan segala bentuk ketidakdisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat. Saya mudah stress jika berkendara di jalan dan melihat fenomena-fenomena ini secara langsung. Lama kelamaan saya mulai tidak peduli dengan kebobrokan-kebobrokan yang saya temukan dan hanya berusaha untuk tidak seperti itu saja.

Ditengah-tengah keputusasaan seperti ini, kita juga dituntut untuk berani unjuk gigi di panggung perekonomian global yang semakin terbuka.  Untuk menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) saja, kita nampaknya sudah terengah-engah yang ditandai dengan turunnya peringkat Global Competitiveness Index Indonesia pada 2019 lalu. Indonesia turun sebanyak 5 peringkat, dari 45 menjadi 50. Sedangkan Singapura, menegaskan dirinya sebagai negara paling kompetitif di dunia dengan mengambil alih posisi Amerika Serikat pada peringkat pertama. Di ASEAN, posisi Indonesia berada di belakang Singapura, Malaysia, dan Thailand. Pemeringkatan yang dikeluarkan oleh World Economic Forum ini dilakukan berdasarkan banyak indikator, antara lain pendapatan per kapita, pendidikan, infrastruktur IT, tingkat toleransi, pasar tenaga kerja, dinamisme bisnis, hingga stabilitas politik.

Lalu apa yang bisa dilakukan menghadapi fakta-fakta ini? Saya coba breakdown dari sisi pemerintah dan dari sisi masyarakat

Peran Pemerintah

Revolusi Mental

Pemerintah sebenarnya sudah menyadari hal ini sejak lama. Sehingga Presiden Joko Widodo gencar menggaungkan Revolusi Mental sejak dari hari pertama menjabat sebagai Presiden RI. Berawal dari Instruksi Presiden No 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, gagasan ini diyakini oleh masyarakat luas sebagai obat yang pas untuk menyembuhkan penyakit bangsa Indonesia.

Terdapat beberapa kementerian yang ditugaskan untuk menjalankan turunannya, antara lain Kementerian Maritim (Gerakan Indonesia Bersih), Kementerian Keamanan (Gerakan Indonesia Tertib), Kementerian Aparatur Negara (Gerakan Indonesia Melayani), Kementerian Ekonomi (Gerakan Indonesia Mandiri), dan Kementerian Dalam Negeri (Gerakan Indonesia Bersatu). Semua Kementerian ini dikoordinatori oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dipimpin Puan Maharani.

Tapi, apa saja sih, pencapaiannya selama ini, kok tidak terasa? Bahkan korupsi, kriminalitas, dan mental masyarakat masih gitu-gitu aja. Global Competitiveness Index tadi juga adalah salah satu contoh hasilnya. Malah turun. Saya coba tanya dengan beberapa teman saya yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan, respon mereka kebanyakan sudah mengetahui ada gagasan Revolusi Mental. Tapi tidak ada agenda bagi mereka untuk mengikuti kelas-kelas, sosialisasi resmi dan semacamnya.

Saya juga mencoba untuk searching web resminya, ternyata design nya cukup menarik, lho. Tapi untuk ukuran gagasan sebesar ini, rasanya website Revolusi Mental itu kurang greget. Konten-kontennya kurang bisa mendorong hati pembaca untuk ingin tahu lebih dalam tentang program ini. Kalau boleh saran, sebaiknya mereka konsultasi ke digital marketing specialist sih kalau memang mau jor-joran dan ingin menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa program ini sedang bekerja, bahwa “ini lho program ini ada di tengah-tengah kalian”. Karena sayang sekali, gagasan ini sangat bagus dan memang ini sebenarnya yang dibutuhkan rakyat Indonesia. Tapi nampaknya pemerintah bingung harus memulainya dari mana.

Memang betul pekerjaan memperbaiki moral manusia ratusan juta seperti ini bukan perkara mudah. semuanya butuh proses. Tapi proses yang seperti apa yang dijalankan saat ini, itu yang perlu dilakukan evaluasi secara mendalam. Apalagi gagasan ini sudah berjalan hampir 4 tahun.

Revolusi Mental yang diinisiasikan pemerintah saya rasa berbasis pada Gerakan, yaitu lebih kepada pemerintah mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam wadah gagasan ini. Sulit bagi masyarakat kita untuk tergerak dan langsung mengerti pentingnya gagasan ini karena kita belum terbiasa. Padahal yang dibutuhkan adalah pemerintah langsung saja mengambil alih kendali, buat semua program wajib, dan jika perlu, didukung oleh law enforcement yang tegas.

Ombudsman RI

Ombudsman adalah lembaga milik negara yang bertugas untuk menilai pelayanan publik dan kinerja lembaga pemerintahan lainnya secara objektif, untuk kemudian memberi masukan kepada pemerintah. Lembaga yang didirikan sejak 2000 ini tidak bisa menindak langsung setiap temuan seperti KPK misalnya, namun hanya terbatas pada memberikan rekomendasi dan menjadi rekan diskusi dengan pemerintah.

Nah, ombudsman juga menerima laporan dari masyarakat melalui mengisi form atau mendatangi langsung kantor perwakilan ombudsman di daerah. Jadi, lembaga ini juga banyak membantu mengontrol kualitas kerja ASN melalui laporan masyarakat langsung, maupun pengawasannya sendiri.

Pendidikan

Mengambil contoh negara tetangga yang kecil-kecil cabe rawit, Singapura benar-benar menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa selain modal rakyat dan tanah secuil. Justru karena itu, manusia harus ditempatkan sebagai aset yang paling berharga. Bagaimana cara membentuk manusia dari sejak dini? Jelas lewat kurikulum pendidikan yang bermutu. Jumlah penduduk ASEAN kurang lebih yaitu 600 juta jiwa. Sedangkan penduduk Indonesia berjumlah 250 juta jiwa. Sebenarnya kita bisa dengan mudah memenangkan persaingan global, namun sayang, diantara manusia sebanyak itu, 60% pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Dasar. Kemudian berdasarkan artikel Tirto.id ini, komposisi tenaga kerja di Indonesia sebanyak 43% didominasi oleh pendidikan SD dan SMP. Belum bicara tentang lama kewajiban sekolah dan kurikulum.

Pola pendidikan kita juga kurang menekankan kemampuan untuk research oriented dan keberanian untuk berpendapat. Pelajaran tentang kedisiplinan, dan moral juga tidak kalah pentingnya. Seingat saya, dulu sempat ada pelajaran Budi Pekerti. Sangat penting untuk menanamkan ini kepada anak-anak sejak pertama kali mereka menginjak pendidikan formal. Seharusnya agama cukup untuk mendidik orang didalam kebaikan nuraninya. Namun ternyata pelajaran agama hanya menjadi sekedar pelajaran yang dihafal, bahkan dijadikan topeng untuk bertindak kejahatan dibaliknya

Penegakan Hukum

Efek jera juga perlu ditimbulkan dalam masyarakat, kalau tidak, ya siap-siap saja masyarakat menjadi semena-mena dan tidak peduli. Manusia pada dasarnya memang perlu disiapkan “pentung” untuk bisa konsisten mengerjakan hal baik, sebelum akhirnya bisa sadar sendiri.  Perda yang mengatur membuang sampah misalnya, juga sepertinya kurang matang untuk ditegaskan kepada orang-orang yang tanpa beban membuang sampah seenaknya. Perilaku seperti ini selain dihasilkan dari pendidikan yang rendah, juga dari penegakan hukum yang lembek.

Mencontoh Singapura kembali, Lee Kuan Yew menekankan pentingnya untuk disiplin dan menaati peraturan untuk membentuk moral bangsa yang baik, mengingat mereka tidak memiliki apapun untuk dibanggakan. Negara ini sangat serius dalam hal sampah misalnya. Membuang sampah sekecil apapun di sembarang tempat sudah pasti akan mendapat denda sebesar 1000 SGD atau sekitar 5 juta Rupiah. Belum lagi sanksi kerja sosial yang wajib dilakukan pelanggar dengan membersihkan sampah menggunakan baju khusus yang mencolok. Ini tentu saja membuat kapok setiap pelanggar untuk melakukannya lagi.


BACA JUGA : Millenials, Pilih Mapan Atau Menikah Lebih Dahulu?


Peran Masyarakat

Keluarga

Ya, melalui keluargalah peran kita bisa maksimal dalam membantu memastikan Revolusi Mental berjalan dengan baik, karena keluarga merupakan satuan masyarakat terkecil. Jangan menunggu perubahan besar terjadi, tapi mulailah dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Sebisa mungkin, didiklah dan paksa anak untuk bersikap disiplin dalam segala aspek. Masa anak-anak adalah saat yang tepat untuk membentuk kepribadian. Jangan pernah remehkan keberadaan anak-anak, karena ditangan merekalah masa depan bangsa ini berada. Suka sedih jika melihat orangtua yang dengan terang-terangan mencontohkan kepada anak kecilnya teladan yang tidak baik.

Didikan yang baik dirumah, cukup membantu anak untuk menahan gempuran pengaruh tidak baik yang akan dia terima ketika berinteraksi dengan dunia luar, bahkan dengan sekolah sekalipun. Setiap orangtua sudah seharusnya berpikir bahwa anak adalah tanggung jawab mereka yang paling besar. Membentuk manusia adalah tugas yang sangat penting dan menentukan masa depan orang banyak.

Memulihkan negara ini bukan tugas yang mudah dan sebentar, bukan juga tugas pemerintah saja, semoga kita bisa melakukan peran masing-masing untuk membentuk masyarakat yang disiplin, dan memiliki daya saing tinggi.

Belum ada Komentar untuk "Disiplin Saja Tidak Mampu, Gimana Mau Bersaing Secara Global?"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel